Ka Akun Pasmar 2 Ikuti Rakernisku I TNI AL 2025 di Surabaya

Dispen Kormar TNI AL (Surabaya) Kepala Akuntansi (Ka Akun) Pasmar 2, Letkol Laut (S) Hery Kuswanto menghadiri Rapat Kerja Teknis Keuangan (Rakernisku) I TNI AL tahun 2025 yang berlangsung di Gedung R. Moeljadi, Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AL (Kodiklatal) Bumimoro Surabaya, Selasa (03/06/2025).

Rakernisku I TNI AL 2025 mengangkat tema “Membangun SDM Korps Suplai yang Bermoral, Jujur, dan Profesional dalam Rangka Mewujudkan Badan Keuangan TNI Angkatan Laut yang Adaptif dan Akuntabel. Tema ini mencerminkan komitmen TNI AL dalam menjawab tantangan pengelolaan keuangan yang semakin kompleks dan dinamis di tengah perkembangan teknologi serta tuntutan transparansi publik.

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Dinas Keuangan Angkatan Laut (Sekdiskual), Kolonel Laut (S) Winarko Sihwidodo, CRMP., CFrA., yang juga memimpin jalannya Rakernis. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa profesionalisme dalam pengelolaan keuangan tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis, tetapi juga harus didasari integritas dan moralitas yang tinggi.

Tantangan terbesar dalam pengelolaan keuangan adalah menjaga integritas di tengah berbagai tekanan dan dinamika tugas. Oleh karena itu, setiap personel Korps Suplai dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan serta menjaga sikap jujur dan profesional, ujar Kolonel Winarko.

Rakernisku ini diikuti oleh seluruh Kepala Akuntansi dari Satuan-Satuan TNI AL di seluruh Indonesia. Kehadiran para Ka Akun ini menjadi wujud sinergi dan komitmen dalam membangun sistem keuangan yang adaptif, transparan, dan akuntabel.

Selama dua hari pelaksanaan, Rakernisku menjadi ajang penting dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Korps Suplai TNI AL. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk menyusun langkah-langkah nyata dalam pembenahan dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan TNI AL ke depan.

Dengan semangat profesionalisme dan integritas, TNI AL terus berupaya menciptakan pengelolaan keuangan negara yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab, sejalan dengan amanah reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.